Berita

Koordinasi integrasi program kesehatan gratis ke JKN


Administrator | 14 Maret 2017

Bertempat di Gedung Toddoppuli Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota kembali hadir untuk melakukan pertemuan koordinasi integrasi program kesehatan gratis ke JKN. Pertemuan tersebut di pimpin langsung Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan pertemuan tersebut di dasari oleh rencana penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS kesehatan dengan pemerintah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan bertepatan pada hari kesehatan nasional yang akan dilaksanakan di Makassar.

Momen tersebut dianggap tepat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk itu dalam pertemuan koordinasi tersebut diminta masing masing Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota memberikan tanggapan dan kesediannya termasuk kondisi terakhir kesiapan data penduduk miskin dan tidak mampu yang selama ini dilakukan di daerah masing masing. Idealnya saat ini semua data penduduk yang telah diperoleh dan sudah dalam bentuk SK dan ditanda tangani oleh Bupati dan Walikota serta telah berada di BPJS cabang masing - masing di daerah untuk di verifikasi validitasnya.

Sesuai Road Map JKN kita, perjalanan Jamkesda di tanah air sudah dibatasi waktunya segera bergabung dengan JKN paling lambat awal tahun 2016, mengingat semakin dekatnya waktu tersebut dan persiapan kearah itu belum maksimal sehingga pertemuan kjoordinasi ini sangat perlu dilakukan. Alokasi penganggaran program kesehatan gratis untguk tahun 2016 itu sudah berpola premi jkn sehingga mau tidak mau daerah sudah harus segera melakukan penyesuaian dan tidak lagi pada angka premi Rp. 7000,-. Hal ini di ukap oleh kasid kesehatan propinsi setelah melakukan pertemuan dengan Badan pengelola keuanfan daerah di kantor gubernur beberapa hari yang lalu.

Pertemuan koordinasi ini juga membahas tentang pentingnya sosialisasi sebelum dan sesudah integrasi ke masyarakat agar tidak menimbulkan ketimpangan ketimpangan informasi tentang program jkn ini, bahwa sesuai peraturan presiden nomor 101 tahun 2013, bahwa masyarakat yang di kategorikan penerima bantuan iuran (PBI) adalah betul betul masyarakat yang miskin dan tidak mampu yang akan menjadi peserta PBI lokal Sulawesi Selatan yang tetap di bayarkan iurannya, sementara masyarakat yang sudah tergolong mampu agar dapat membayarkan iurannya sendiri ke BPJS sebagai peserta JKN mandiri. Di tahun 2008 silam tepatnya Juli 20018 saat program kesehatan gratis ini di gulirkan oleh Bapak Gubernur begitu banyak manfaat yang telah dirasakan masyarakat tapi dalam perjalanannya di tahun 2014 lalu program ini kemudian akan di integrasikan ke JKN sesuai amanah Undang undang kemudian memisahkan pesertanya dari masyarakat mampu karena program jamkesda ini tidak melihat status ekonomi pesertanya baik mampu maupun tidak mampu tetap menjadi anggota yang di tanggung.

Peringatan Hari kesehatan Nasional yang setiap tahun diselenggarakan oleh dinas kesehatan propinsi sebagai pelaksana teknis akan di gelar di bulan Nopember dengan inspektur upacara adalah Gubernur Sulawesi selatan akan menjadi hari yang bersejarah karena Program unggulan sulawesi Selatan yang hampir mencapai 2 periode masa kepemimpinan pak Gubernur Syahruln Yasin Limpo akan segera ber integrasi dengan JKN, di hadapan Gubernur seluruh bupati walikota se Sulawesi selatan akan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BPJS kesehatan.

Ada beberapa alasan yang mendasari kenapa kemudian Jamkesda yang berjalan selama ini di daerah tidak sesuai dengan aturan dasar yang di tetapkan undang-undang yang mendasari hal tersebut secara nasional, diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Tidak sejalan dgn peraturan yg ada (UU SJSN, UU BPJS, PP No. 101 Thn 2012 tentang PBI dan Perpres No. 12 Thn 2013 & perubahannya tentang JKN) bahwa yang dibiayai oleh negara hanya orang miskin dan tidak mampu, Kepesertaan Jamkesda bersifat lokal Pelayanan kesehatan Jamkesda belum komprehensif (masih adanya batasan),
  2. Pembiayaan kesehatan melalui Jamkesda terus meningkat, Sistem rujukan hanya berlaku di wilayah Sulsel (Pergub No. 15 Tahun 2008),
  3. Jamkesda membiayai semua strata sosial masyarakat, termasuk orang kaya/mampuKomitmen Kab/Kota terhadap kesiapan anggaran 60% belum maksimal,
  4. Validasi data kepesertaanJamkesda belum akurat, Belum adanya keseragaman tarif pelayanan, Masih terdapat beberapa jenis penyakit yg belum ditanggung terutama (katastropik),
  5. Jaringan pemberi pelayanan kesehatan masih sebatas milik pemerintah, Perlu pengelolaan yang lebih profesional oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan.& sistem rujukan berlaku secara nasional (Portabilitas)
  6. Pelayanan kesehatan bersifat komprehensif Jaringan pemberi pelayanan kesehatan semakin luas (melibatkan swastaKepesertaan ) Biaya kesehatan dapat dikendalikan (tindakan yg diberikan secara paket à melalui Software INA-CBGs dan sistem kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tkt. Pertama) Tarif pelayanan kesehatan sudah seragam berdasarkan type RS.
  7. Tidak ada pembebanan biaya kepada masyarakat /pasien. Kab/Kota tidak lagi harus menyiapkan anggaran tambahan (APBD-P) akibat kekurangan biaya pelayanan kesehatan.
  8. Ada kejelasan kepesertaan, yakni yang dijamin oleh Pemerintah Kab/Kota adalah orang miskin/tidak mampu, sementara yang mampu, membiayai dirinya sendiri dengan membayar iuran.